Pengertian sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (polity) untuk membuat suatu keputusan politik. 15 ahli memiliki definisi terkait sistem politik. Berikut penjelasan selengkapnya:
1. Menurut Bahasa
Secara bahasa, sistem politik ialah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik.
2. Menurut Gambriel Almond
Sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang bisa dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian.
3. Menurut Drs. Sukarno
Sistem politik adalah gabungan ide, opini yang memformat satu kesatuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mengelola pemerintahan dan melakukan dan menjaga kewenangan dengan cara mengelola seseorang ataupun suatu organisasi satu sama lain dengan Negara dan interaksi Negara dengan Negara lainnya.
4. Menurut Rusadi Sumintapura
Sistem politik ialah prosedur selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang memberitahukan suatu proses yang tetap.
5. Menurut Samuel P. Huntington
Sistem politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang bermakna dalam masyarakat.
6. Menurut Prof. Sri Sumantri
Sistem politik adalah pemerintah dari interaksi antara masyarakat yang berbentuk interaksi antara suprastruktur dan infrastruktur politik.
7. Menurut Fredrick W. Frey
Sistem politik adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan.
8. Menurut David Easton
Sistem politik adalah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat.
9. Menurut Prayetno
Sistem politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur yang berkuasa bagi masyarakat.
10. Menurut Robert A. Dahl
Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkan dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yurisdiksi maupun dominasi.
11. Menurut M. Bahrudin Podomi
Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal maupun eksternal.
12. Menurut Drs. Abdul Kadir
Sistem politik adalah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat.
13. Menurut Rusadi Kantaprawira
Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap.
14. Menurut Sukarna
Sistem politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan rakyatnya.
15. Menurut Dr. Wiku Adisasmito
Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah.
Penilaian Sistem Politik
Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.
2. Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
3. Kapabilitas Regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
4. Kapabilitas Simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat.
Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukanoleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat.
5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).
6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional.
Ciri-Ciri Sistem Politik
Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:
1. Unit-unit dan Batasan-batasan
Suatu Sistem Politik Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik.
Unit-unit ini adalah lembagalembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.
Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.
2. Input-Output
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan.
Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik.
Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.
Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah.
Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.
3. Diferensiasi dalam Sistem
Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah.
Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR.
Tetapi, KPU. lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya.
4. Integrasi dalam Sistem
Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.
