Gedung DPR/MPR Selalu menjadi sasaran demonstrasi oleh mahasiswa. Kantor para wakil rakyat ini tidak pernah sepi dari demonstrasi. Sejak 1998, gedung ini seolah menjadi tujuan akhir demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.
Meski sering diberitakan, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui fakta sejarah di balik gedung bersejarah ini. Padahal banyak hal menarik yang di balik pembangunan gedung ini.
Berikut beberapa fakta menarik soal Gedung DPR/MPR yang jarang diketahui publik.
1. Tanah Hibah dari Madrasah
Sebuah madrasah sederhana didirikan di daerah Petunduhan, Jakarta Pusat pada 78 tahun silam. Madrasah Islamiyah, nama madrasah tersebut, berdiri di atas lahan seluas 500 meter.
Madrasah yang didirikan KH Abdul Manaf ini merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah yang kini berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang mengasuh lebih dari 8 ribu santri. Siapa sangka, setelah hijrah dari Petunduhan ke Pesanggarahan, sepetak tanah itu kemudian bertransformasi menjadi sebuah gedung megah pada 1959.
Gedung tersebut kita kenal sebagai G Gedung Parlemen RI. Ya, ternyata Gedung Parlemen di Senayan berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam. Tidak banyak orang yang mengatahui sejarah ini, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Hal ini di sampaikan Wakil Pimpinan Ponpes Darunnajah KH Mustofa Hadi pada Selasa (1/4/2015) saat bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kala itu. Hidayat Nur Wahid un tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus kekagumannya.
"Semoga semangat madrasah itu tetap terjaga di gedung ini," kata Hidayat Nur Wahid menanggapi kisah tersebut saat menjamu Pimpinan Ponpes Darunnajah di ruang kerja pribadinya.
2. Gedung CONEFO untuk Tandingan PBB
Kompleks Parlemen yang berdiri megah saat ini didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota-anggotanya direncanakan terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, negara-negara Komunis, dan semua Progresive Forces dalam kapitalis.
Conefo dimaksudkan sebagai suatu tandingan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Melalui Keppres No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT). Menteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo.
3. Bukan Kura-kura Tetapi Sayap Garuda
Bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika pada 19 April 1965 dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Senayan Jakarta. Rancangan Soejoedi Wirjoatmodjo Dpl Ing ditetapkan dan disahkan presiden pada 22 Februari 1965. Maketnya menampakkan seluruh bangunan komplek dan rancangan aslinya tampak keseluruhan saat dipandang dari Jembatan Semanggi.
Arsitek Soejoedi Wirjoatmodjo membuat kubah yang berbentuk setengah lingkaran di kedua sisi kanan dan kiri gedung. Hal tersebut diibaratkan sebagai kepakan burung garuda yang gagah.
Bila berada di bagian depan dan tengah dalam gedung DPR/MPR Ri ini, akan terlihat tiang-tiang penyangga gedung yang berbentuk seolah-olah menjadi kaki burung garuda. Dengan begitu, bangunan ini akan lebih terlihat seolah seperti burung garuda. Namun kini orang lenih menyebut gedung ini dengan sebutan Gedung kura-kura.
4. Lokasi Demonstrasi Mahasiswa Sejak Reformasi Tahun 1998
Sejak reformasi 98, Gedung DPR selalu menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Gedung DPR/MPR RI menjadi tempat bersejarah dari Reformasi 98.
Saat demo mahasiswa 98, gedung DPR menjadi pusat berkumpulnya ribuan mahasiswa. Dengan semangat tinggi, mereka menggeruduk Gedung DPR hingga naik ke atapnya. Seketika, gedung itu dipenuhi ribuan mahasiswa. Walau suasana saat itu begitu mencekam, mahasiswa tetap gencar melakukan demonstrasi dengan tuntutan melengserkan Presiden Soeharto bersama kroni-kroninya.
Hingga kini, gedung DPR/MPR RI masih sering dijadikan sasaran untuk aksi unjuk rasa masyarakat Indonesia. Seperti halnya aksi hari buruh, hari tani, hingga aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
