Gaji Anggota DPR Swedia: Rendah, Tanpa Tunjangan, dan Tinggal di Apartemen Kecil

"Gaji anggota DPR Swedia rendah dan tanpa tunjangan. Mereka tinggal di apartemen kecil, mencerminkan kesederhanaan dan pengabdian publik."

Gaji Anggota DPR Swedia: Rendah, Tanpa Tunjangan, dan Tinggal di Apartemen Kecil

Daftar Isi

Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Di tengah sorotan publik mengenai gaji pejabat di berbagai negara, Swedia mengambil langkah berbeda dengan menetapkan gaji yang relatif rendah untuk anggota DPR-nya. Dengan gaji bulanan sekitar 6.900 dolar AS, angka ini mungkin terdengar kecil, terutama mengingat biaya hidup yang tinggi di Stockholm, salah satu kota termahal di dunia.

Menariknya, anggota DPR Swedia tidak mendapatkan tunjangan tambahan. Mereka percaya bahwa hidup sederhana adalah cara terbaik untuk tetap terhubung dengan masyarakat yang mereka wakili. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPR, Per-Arne Hakansson, mereka tidak ingin dipandang berbeda dari warga biasa. Tugas utama mereka adalah mewakili rakyat, dan oleh karena itu, mereka merasa tidak pantas mendapatkan fasilitas mewah.

Apartemen Anggota DPR Swedia

Bagi anggota DPR yang berasal dari luar kota, pemerintah menyediakan apartemen kecil dengan luas rata-rata hanya 16 meter persegi. Apartemen ini hanya diperuntukkan bagi anggota DPR, dan jika ada keluarga yang menginap, mereka harus membayar biaya sewa tambahan. Ini menunjukkan betapa sederhana dan minimnya fasilitas yang mereka terima.

Selain itu, anggota DPR Swedia juga tidak diizinkan untuk merekrut staf pribadi. Sekitar 94 persen dari mereka menjalani tugas ini tanpa menerima gaji, menjadikan pekerjaan ini lebih sebagai pengabdian sukarela. Seperti yang diungkapkan oleh Christina Elffors-Sjodin, anggota DPRD kota Stockholm, ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan di waktu senggang.

Komitmen terhadap Kesederhanaan

Anggota DPR Swedia juga tidak memiliki fasilitas mobil dinas pribadi. Hanya ada tiga unit Volvo yang disediakan untuk keperluan resmi ketua dan wakil ketua DPR. Untuk aktivitas sehari-hari, mereka lebih memilih menggunakan transportasi umum. Seperti yang dikatakan oleh anggota DPR Rene Poedtke, "Kami bukan perusahaan taksi," menegaskan bahwa mobil dinas tidak dimaksudkan untuk penggunaan pribadi.

Dengan semua kebijakan ini, Swedia menunjukkan komitmennya terhadap kesederhanaan dan pengabdian publik, yang menjadi contoh bagi negara-negara lain. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai negara, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara anggota DPR dan masyarakat yang mereka wakili.


Baca Berita yang lain di Google News



Our Network