cdn1-production-images-kly.akamaized.net
Jakarta - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, baru-baru ini mengungkapkan pentingnya ketahanan siber Indonesia dalam pidato sidang tahunan MPR 2024. Dalam era digital yang semakin maju, ancaman siber menjadi semakin nyata dan kompleks. Oleh karena itu, pembentukan Angkatan Siber dianggap sangat penting untuk melindungi infrastruktur dan data vital negara.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menekankan bahwa ketahanan keamanan siber di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ia merujuk pada sejumlah kasus peretasan data yang terjadi di Tanah Air, yang menunjukkan bahwa Indonesia harus segera memiliki lembaga pemerintah yang fokus pada keamanan siber. Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan perlunya peraturan hukum yang mendukung keamanan siber.
Dalam pidatonya, ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada di posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber, berdasarkan National Cyber Security Index. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan siber Indonesia.
Dengan perkembangan teknologi yang pesat, seperti Internet of Military Things, operasi militer kini dapat dilakukan dari jarak jauh dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadiran unit ini diharapkan dapat memperkuat tiga matra yang sudah ada: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Posisi geopolitik Indonesia yang rawan, berhadapan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, semakin mempertegas urgensi pembentukan Angkatan Siber. Negara-negara tersebut tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FPDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, yang juga terlibat dalam pertarungan geopolitik global.
Selain itu, Ketua MPR juga menyoroti penerapan teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan yang ada. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti ketimpangan digital yang masih terjadi, terutama di Indonesia bagian timur.
Dalam upaya menangkal serangan siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah membentuk satuan tugas (satgas) internal yang terdiri dari empat tim. Tim ini bertugas untuk memberikan informasi dan literasi kepada publik serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara.
Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN, menjelaskan bahwa koordinasi ini juga mencakup pengamanan aset elektronik yang digunakan dalam ajang nasional. BSSN terus memberikan notifikasi dan hasil IT security assessment kepada semua pihak yang terlibat.
Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara BSSN dan berbagai lembaga, diharapkan keamanan siber Indonesia dapat terjaga dengan baik. BSSN juga memprediksi beberapa ancaman siber yang mungkin terjadi pada tahun 2024, seperti penipuan online dan serangan terhadap server atau jaringan. Oleh karena itu, mereka mengimbau semua penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat sistem keamanan mereka masing-masing.
